Wednesday, April 7, 2010

Kelapa Sawit Boleh Ditanam di Hutan Produksi

Jakarta - Kementrian Kehutanan mempersiapkan Peraturan Menteri yang memperbolehkan penanaman kelapa sawit menjadi bagian dari pembangunan hutan tanaman.

"Peraturan Pemerintah (PP)-nya sudah ada, tinggal peraturan menteri saja. Kita akan segera mengeluarkannya," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Produksi Kehutanan (BPK) Kementrian Kehutanan, Hadi Daryanto, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Permenhut yang mengatur tentang tata laksana usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan ini diharapkan dapat menekan kerusakan.

Hadi menambahkan Permen itu merujuk PP yang memperbolehkan dimasukkannya perkebunan sawit sebagai bagian dari usaha sektor kehutanan, namun, bukan berarti akan menarik kewenangan Kementerian Pertanian di sektor tersebut.

"Melalui peraturan ini diharapkan investasi di kelapa sawit tidak akan mengorbankan kawasan hutan, namun tetap berjalan," katanya.

Dia mencontohkan kebijakan negara tetangga Malaysia yang memasukkan system pengelolaan perkebunan kelapa sawit sebagai bagian dari kegiatan sector kehutanan. Bahkan organisasi dunia Food and Agriculture Organization (FAO) mendifinisikan pengelolaan perkebunan kelapa sawit sebagai bagian dari kegiatan di kawasan hutan.

"Ketentuan ini akan mendorong dan menaikkan investasi di sektor kehutanan. Namun kalau Badan Pusat Statistik (BPS) memasukkan kelapa sawit dalam subsektor pertanian tidak masalah," katanya.

Menurut dia, sangat bodoh jika pemerintah Indonesia menggunakan dikotomi atau membedakan antara perkebunan dan kehutanan. Apalagi diatur perundang-undangan, seperti UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan peraturan seperti PP 6 tahun 2007 memperbolehkan penanaman pohon perkebunan dalam kawasan hutan tanaman.

"Dalam peraturan tersebut dikatakan, tanaman berbagai jenis bisa dimasukkan dalam sektor kehutanan."

Apabila sektor perkebunan kelapa sawit masuk menjadi bagian kegiatan kehutanan, lanjutnya, akan ada HTI mozaik yang tidak hanya berisi tanaman keras di seluruh hamparan, tetapi juga ada tanaman kelapa sawit.

"Jika masuk kebun maka semua sawit, tapi di kehutanan ada mozaik, 70 persen tanaman pokok, 25 persen tanaman kehidupan dan 5 persen tanaman pangan," katanya.

Menurut dia, izin yang diberikan untuk perkebunan sawit di hutan produksi nantinya bukan berupa hak guna usaha (HGU), karena dengan HGU seperti menjadi milik pribadi, sehingga investor akan melakukan efisiensi sehingga semua ruang akan ditanami sawit.

Ia mencontohkan, di kehutanan ada Hutan Tanaman Industri (HTI) yang lebih bagus dari segi lingkungan karena ada zoning. Ketentuan ini akan diberlakukan untuk investasi kelapa sawit yang baru dan kepada regenerasi dari investasi yang sudah jalan.

"Aturan ini susah diterakan untuk hutan tanaman yang sudah jalan. Pada waktunya nanti, regenerasi baru akan diberlakukan," katanya. (A027/K004)

Sumber : http://www.indonesia.go.id/id/

Perkebunan Sawit Pemilik RSPO Masih Minim

PEKANBARU: Pasar crude palm oil (CPO) di Uni Eropa mengutamakan produk yang memiliki sertifikat RSPO, tetapi diIndonesia, perusahaan yang mengantongi sertifikat itu masih minim (3 perusahaan).


Ketua Bidang Budidaya dan Industri Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Daud Dharsono, mengatakan saat ini negara-negara di Eropa dan Amerika lebih mengedepankan produk yang berkelanjutan.

“Ke depan, produk-produk yang tersertifikasi lebih mendapat prioritas,” tuturnya pada Workshop Sustainable Palm Oil yang digelar Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit
Indonesia (Gapki) di Pekanbaru, Selasa.

Di Indonesia, baru tiga perusahaan yang termasuk di antara 11 perusahaan kelapa sawit di dunia yang telah memiliki sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Dari tiga perusahaan itu, total CPO yang termasuk produk minyak sawit berkelanjutan (sustainable palm oil/SPO) sekitar 1,7 juta ton, sedangkan total produksi CPO Indonesia sekitar 20 juta ton.

Daud mengatakan minimnya perusahaan industri sawit yang memiliki sertifikat RSPO merugikan kelangsungan ekspor CPO Indonesia. Pasalnya, total produksi CPO Indonesia sudah mencapai 20 juta ton dan mayoritas berorientasi ekspor.

Adapun penggunaan CPO yang diserap untuk keperluan di dalam negeri hanya 5 juta ton. “Kalau hal ini terus dibiarkan, CPO kita tidak bisa bersaing, bahkan bisa tidak laku di pasar dunia," ujarnya.

Kendala umum


Dia mengatakan salah satu kendala umum dari penerapan sertifikasi RSPO di Indonesia adalah mengenai kriteria penanaman sawit di daerah aliran sungai agar ramah lingkungan.

Dalam aturan RSPO, daerah aliran sungai tidak boleh seluruhnya ditanami sawit karena harus berjarak 50 meter dari tepian.

“Hal itu, tampaknya sulit dilakukan karena kondisi di lapangan kebun sawit sudah menjejali hingga pinggiran sungai, apalagi untuk perkebunan rakyat yang menjadi mitra perusahaan,” katanya.

Liaison Officer RSPO Indonesia, Desi Kusumadewi, mengatakan sertifikasi ini dianggap sebagai indikator CPO yang dijual telah melalui tahap evaluasi, sebagai bentuk efisiensi usaha dan produktivitas minyak sawit yang dihasilkan.

“Di dunia, baru 11 perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi RSPO, dan tiga di antaranya perusahaan
Indonesia,” ujarnya.

Dia mengatakan saat ini berbagai perusahaan di dunia mulai menerapkan prinsip dan kriteria RSPO untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Bahkan, meski ini tidak diwajibkan dan hanya bersifat sukarela, perusahaan dan pasar tetap memperhatikan hal ini sejak beberapa waktu lalu.

Ke-11 perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi RSPO tersebut tersebar di tiga negara yakni
Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini (PNG). Saat ini juga terdapat 14 perusahaan yang di audit lembaga sertifikasi independent yang mendapat persetujuan dari RSPO seperti Control Union, SDS dan Sucofindo.

Di Indonesia, baru tiga perusahaan yang sudah mendapat sertifikasi RSPO. Yakni PT Musim Mas di Sorek (Riau) pada 19 Januari 2009, PT Hindoli di Sumatra Selatan pada 26 Februari 2009, sedangkan di Sumatra Utara PT PP London Sumatra pada 30 April 2009.

Perusahaan yang sudah diaudit tetapi belum mendapat sertifikasi di antaranya PT Sime Indo Agro di Kalimantan Barat, PT Bakrie Sumatera Plantation di Kisaran, PT Indotruba Tengah Plantation di Kalteng. Pada 23 Mei dan 12 Juni lalu PT Tunggal Mitra dan PT Berkat Sawit Sejati telah diaudit, terakhir PT Agrowiratama di Sumbar pada 15 Juni 2009.

Laksama Aditya, Direktur Asian Agri, mengatakan sejauh ini perusahaannya tengah melakukan proses menuju mendapatkan RSPO bagi produk CPO. “Saat ini, kita sedang dievaluasi untuk mendapatkan sertifikasi RSPO. Namun, yang terpenting, ada komitmen untuk mengarah ke
sana. Mudah-mudahan bisa cepat hasil evaluasinya,” katanya.

Dia mengatakan untuk mendapatkan sertifikasi RSPO itu hampir sama ketika Asian Agri mendapatkan serifikasi ISO 9000 dan ISO 1400 yang mengarahkan perusahaan untuk kembali menjaga konsistensi dan proses dokumentasi. “Proses dokumentasi ini
kan perlu ditata kembali dan ditertibkan. Ini perlu waktu. Dokumentasi yang tertata itu sangat penting dan menjadi poin pokok yang harus diperhatikan,” jelasnya. (k52) (redaksi@bisnis.co.id)

Sumber : Bisnis
Indonesia, Jum’at 3 Juli 2009 Hal.16

Saturday, March 27, 2010

Litbang Kehutanan Kembangkan Kayu Lapis Sawit

S I A R A N P E R S
Nomor: S.306/PIK-1/2009

LITBANG KEHUTANAN KEMBANGKAN KAYU LAPIS SAWIT

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan mengembangan penggunaan batang kayu sawit yang sudah tidah produktif lagi untuk dijadikan kayu lapis. Penggunaan batang sawit sebagai bahan baku industri kayu lapis ini memiliki keuntungan ganda, pertama bisa memanfaatkan limbah menjadi komoditas bernilai ekonomis tinggi. Kedua, solusi mencegah terus berlanjutnya degradasi alam karena dengan adanya bahan baku dari non kehutanan, maka penebangan kayu di hutan alam akan berkurang.

Pengembangan kayu lapis sawit ini cukup menjanjikan karena potensi bahan baku batang sawit cukup besar, diperkirakan hasil replanting sebesar 25 juta m3/tahun. Pengembangan areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan secara pesat. Pada tahun 1998 luas tanaman perkebunan sawit telah mencapai lebih dari 2,63 juta ha, sedangkan pada tahun 2003 luas perkebunan sawit telah mencapai lebih dari 4,93 juta ha. Data tersebut menunjukkan bahwa perluasan kebun sawit nasional dalam periode tersebut mencapai lebih dari 400.000 ha per tahun.

Saat ini telah dilakukan kerjasama Litbang Kehutanan dengan PT INHUTANI IV Riau dengan melakukan ujicoba pemanfaatan batang sawit untuk venir dan kayu lapis di pabrik PT Asia Forestama Raya, Rumbai, Riau. Kerjasama tersebut merupakan pioner dalam komersialisasi kayu sawit, sehingga hasil yang diperoleh akan menjadi dasar kebijakan dalam penyusunan prosedur pemanfaatan batang sawit dan mekanisme pengembangan industri kayu sawit. Bahan sawit yang digunakan dalam ujicoba terdiri dari dua kelas umur, yaitu tanaman sawit umur 22 dan 25 tahun, dengan volume kayu masing-masing 60m3 dan 40 m3. Kedua kelompok tanaman ini berasal dari areal perkebunan PTP Nusantara V, Riau.

Beberapa catatan hasil ujicoba tersebut yaitu :
  1. Batang sawit dapat dimanfaatkan untuk pembuatan panel kayu lapis dengan menggunakan fasilitas konvensional yang terdapat pada industri kayu lapis.
  2. Percobaan produksi venir kayu menghasilkan rendemen venir basah dan kering, masing-masing sebesar 67% dan 36%.
  3. Perlakukan pemadatan (densifikasi) pada struktur venir kayu sawit dapat mengurangi volume kayu sawit hingga 50%.
  4. Rendemen venir maupun panel kayu lapis sawit lebih rendah dibandingkan dengan rendemen produksi kayu dari hutan tanaman maupun kayu dari hutan rakyat.
  5. Peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam pembuatan venir dan panel kayu lapis sawit dapat dilakukan melalui beberapa modifikasi pada mesin dan peralatan produksi.
  6. Produk kayu lapis sawit memiliki nilai ekonomi relatif baik dibandingkan dengan produk serupa yang terbuat dari kayu hutan tanaman.
  7. Produksi venir dan kayu lapis sawit secara komersial perlu melibatkan pihak perkebunan sebagai pemilik bahan baku. Hal ini perlu diperhatikan guna memperoleh kepastian pasokan bahan baku, menghindari gangguan pihak ketiga, serta minimasi biaya bahan baku.

Jakarta, 11 Juni 2009
Kepala Pusat Informasi Kehutanan,
ttd.
M a s y h u d
NIP.19561028 198303 1 002


Wednesday, March 24, 2010

UTM/TM3 Projection System for Indonesia


















Sistem proyeksi Universal Transverse Mercator (UTM) :
  • Didasarkan pada sistem proyeksi Transverse Mercator (TM)
  • Lebar zona adalah 6 derajat
  • Meridian central terletak di tengah-tengah zona
  • Longitude of origin adalah central meridian
  • Latitude of origin adalah ekuator (Nol derajat)
  • False Easting adalah 500.000
  • False Northing adalah 10.000.000
  • Faktor skala di meridian sentral adalah 0.9996
Sistem proyeksi Transverse Mercator 3 (TM-3) :
  • Didasarkan pada sistem proyeksi Transverse Mercator (TM)
  • Lebar zona adalah 3 derajat
  • Meridian central terletak di tengah-tengah zona
  • Longitude of origin adalah central meridian
  • Latitude of origin adalah ekuator (Nol derajat)
  • False Easting adalah 200.000
  • False Northing adalah 1.500.000
  • Faktor skala di meridian sentral adalah 0.9999


Tindak Lanjut Review Tata Ruang Provinsi

Menhut Tunjuk Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Tiga Provinsi Sebagai Tindak Lanjut Review Tata Ruang Provinsi

S I A R A N P E R S
Nomor: S.393/PIK-1/2009

MENHUT TUNJUK KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN DI TIGA PROVINSI SEBAGAI TINDAK LANJUT REVIEW TATA RUANG PROVINSI

Pada tanggal 23 Juli 2009 Menteri Kehutanan telah menunjuk kawasan hutan dan konservasi perairan di tiga Provinsi, yaitu (1) Kalimantan Selatan, (2) Kabupaten Pahuwato, Provinsi Gorontalo, dan (3) Provinsi Sulawesi Selatan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Provinsi

Pembagian kawasan menurut fungsi

KSA/KPA (ha)

HL (ha)

HPT (ha)

HP (ha)

HPK (ha)

Sulawesi Selatan SK No.434/Menhut-II/2009 seluas ± 2.725.796 ha

± 851.267

± 1.232.683

± 494.846

±124.024

± 22.976

Kalimantan Selatan SK No.435/Menhut-II/2009 seluas ± 1.779.982 ha

± 213.285

± 526.425

± 126.660

±762.188

± 151.424

Kab. Pahuwato Prov. Gorontalo SK No.433/Menhut-II/2009 seluas ± 368.299 ha

± 40.013

± 137.605

± 80.083

± 40.920

± 69.678

Keterangan :

1. KPA : Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam

2. HL : Hutan Lindung

3. HPT : Hutan Produksi Terbatas

4. HP : Hutan Produksi Tetap

5. HPK : Hutan Produksi yang dapat dikonversi

Sebelum dilakukan penunjukkan kawasan hutan dan konservasi perairan di ketiga Provinsi diatas, telah dilakukan perubahan peruntukkan kawasan hutan pada masing-masing Provinsi. Di Provinsi Kalimantan Selatan, terjadi perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 59.503 ha, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas ± 99.594 ha, dan penunjukkan areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 39.747 ha yang ditetapkan melalui Kepmenhut No:SK.432/Menhut-II/2009.

Sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan, terjadi perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 2.583 ha, dan perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas ± 171.988 ha, yang tertuang dalam Kepmenhut No:SK.417/Menhut-II/2009.

Dengan adanya Penunjukkan Kawasan Hutan pada ketiga Provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan maka dapat menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan pada wilayah Provinsi masing-masing. Penunjukkan kawasan hutan di tiga Provinsi ini juga merupakan proges dari 15 provinsi lainnya yang telah mengajukan usulan perubahan kawasan hutan dalam revisi rencana tata ruang Provinsi yang saat ini masih dalam proses Tim Terpadu.

Jakarta, 3 Agustus 2009
Kepala Pusat Informasi Kehutanan,
ttd.
M a s y h u d
NIP. 19561028 198303 1 002